tugas kepala daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. tugas kepala daerah

Kepala Bagian Kerja Sama. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor. Tugas pertama yang bisa. (2) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. (4) Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Daerah dan Kepala Instansi Vertikal saling memberikan informasi. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut: a. 17. 170. Pemberitahuan oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan. Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Pelaksanaan APBD. (2) Penetapan besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dengan. Enam Pj Kepala Daerah di Jatim yang dilantik Gubernur Khofifah Indar Parawansa di gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (24/9/2023) TRIBUNMATARAMAN. Tugas yang diemban oleh kepala daerah diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya,. Menurut dia, Pj. Keberadaan sebuah peraturan pelaksana terkait pengangkatan penjabat kepala daerah sebagaimana yang diperintahkan Putusan MK 15/PUU-XX/2022 menjadi hal yang penting. Tugas Pokok. (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Pasal tersebut menjelaskan, penjabat tidak. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek:-Penjabat kepala daerah adalah pengganti sementara kepala daerah sehingga tugasnya adalah menggantikan peran kepala daerah. pelaksanaan tugas. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta perubahannya, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe-A. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. Wakil kepala daerah mempunyai tugas : 1. b. Sementara, wewenang penjabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Pemerintah Daerah, meliputi: mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas 2009), DPRD mempunyai fungsi legislatif, sementara kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif. Tentang. Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 telah diatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah; bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pelayanan pemungutan pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tabel I: Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah . melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, tata tempat sebagai berikut: a. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur adalah wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur. COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Penjabat (Pj) Bupati untuk kabupaten yang kepala daerahnya habis masa. 4. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota d. Kepala Urusan. untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Penunjukan Kepala Badan Inteligen Negera (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat menuai pro dan kontra sebab dianggap melanggar. Pj berbeda dengan Pelaksana tugas (Plt), Pejabat sementara (Pjs) dan Pelaksana harian (Plh). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 1. Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan. 23/2014 Tentang Pemda yaitu: a. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan. 8. Penatausahaan APBD. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 20 Dalam PP No. 2006. Manfaat penelitian adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum tata negara khususnya tentang kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah serta Di samping ketentuan mengenai kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, Pasal 201 UU 10/2016 juga menetapkan batasan khusus bagi masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020. Kepala Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri dari: a. SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI. Sub Bagian Otonomi Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. SEKRETARIAT. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan. pengawas pemerintahan daerah B. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan 3. Kepala Biro: Rp 55. 3. Bagian Pemerintahan. Ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa istilah untuk menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan maupun di kelembagaan negara. Akuntansi keuangan dan aset daerah. Tugas Pj Kepala Daerah. 12. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan sesuai dengan bidang. ” “Terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh Wakil Kepala Daerah sebagai orang yang membantu tugas Kepala Daerah, karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki wakil kepala daerah adalah mandat. pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1. Konsep Pelaksana Tugas selama ini merujuk pada SK Kepala BKN No. reformasi menegaskan bahwa tugas wakil kepala daerah ialah membantu kepala daerah. pengawas pemerintahan daerah. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta. 1. pimpinan. Untuk dapat menghubungi Bagian Tata Pemerintahan melalui : Telp : (0274) 515865, 562682. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat. Kantor Redaksi . Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda ). peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Pengertian Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. 000. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. 5 Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Kemudian, dalam Pasal 25 & 26 kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut: Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan. Kedua ; sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. S ekretaris Daerah adalah Pimpinan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 5. Menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Bagian Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; h. Dalam Undang-Undang No. "Tugas kepala daerah adalah yang pertama menyelenggarakan pemerintahan, yang kedua menyelenggarakan pembangunan dan ketiga yakni melaksanakan kemasyarakatan," ujarnya. a. 3. Padahal, bila dicermati Pasal-Pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewenangantugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. com - Istilah pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs), pelaksana harian (Plh), dan penjabat (Pj) kepala daerah, mungkin tak asing lagi di telinga kita. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD b. Permendagri ini juga menyebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. h. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Dalam jenis wewenang yang berupa Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. Kepala BAPPEDA, mempunyai tugas : menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;f. 23/2014 Tentang Pemda yaitu: a. 1. Pasal 12 (1) Kepala Lingkungan yang melanggar salah satu atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif4. Lembaga Lainnya adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah karena amanat Undang Undang Republik Indonesia. (3) Format Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. Keuangan Sekretaris Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38. Pasal 10 . PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Jum'at, 23/09/2022 •. Sekretaris Daerah: Rp 17 127. dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). r. Tiga hal tersebut, kata Uu, harus dilaksanakan secara beriringan, baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kedudukan dan tugas Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahBapenda atau Dispenda bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang: a. Tugas PPS dan sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menganalisis data bahan penyusunan perencanaan program dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah, Pendanaan Pembangunan, pengendalian, pemantauan,. A. - 8 - (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah. 2. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Fungsi Unit Pelaksana Teknis. 7. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. Pemerintahan Daerah Pasal 10 (1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi : Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah; Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan. Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk : 1. Biaya operasional. Dari enam masalah itu, dapat kita petakan, pemerintah daerah bukan sekadar menjalankan tugas pembantuan, tetapi memastikan ia memiliki tanggungjawab untuk membangun daerah. Channel9. Adapun pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan. 3 Jakarta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k. Dalam hal ini Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan pemerintahan,. Pada Pasal 65 ayat (1) UU Pemda, dijelaskan 7 tugas yang bisa dilakukan Pj kepala daerah ketika menjabat, sebelum nantinya terpilih kepala daerah definitif hasil pemilihan. 960. Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Untuk menjawab permasalahan pertama, maka dapat disampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,. pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas pembantuan, Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan SKPD dan surat pengusulan tentang. daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala daerah berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lambang Ibu Kota Nusantara. 3. PBM No. Jadi kepala daerah baru disebut sebagai kepala daerah apabila ia dipilih secara demokratis, bukan penunjukan langsung dari pusat. Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan; 4. 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum; c. Kepala Daerah atau pemimpin instansi tertentu berhalangan untuk dapat menjalankan tugasnya, maka yang akan menjalankan tugas Kepala Daerah adalah pelaksana tugas harian atau pejabat sementara kepala daerah (PJS). Pasal 34 (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah. dimentahkan kembali oleh Kepala Daerah maka wibawa Wakil Kepala Daerah akan pudar. Melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh instansi Teknis kepada Kepala Wilayah. yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middleline), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). memantau dan mengevaluasi penyelenggaraanPemerintahan. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Mengajukan rancangan Perda; Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; Antara penjabat dan pelaksana tugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan tugas dan tanggung jawab pejabat kepala daerah. 183 mempunyai tugas dan wewenag yang sama dengan kepala daerah definitif. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana. Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh UU. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Permendagri Nomor: 74 Tahun 2016. 1. Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Keputusan Kepala Daerah dan Naskah Hukum mempunyai rincian tugas; a. Pada Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tugas dari Wakil Kepala Daerah yakni: (1). Akan tetapi, saat masa jabatan KepalaNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. Perencanaan dan pengendalian. masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.